Fatihmedianusantara.com Makassar Sulsel, – Konferensi I Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tenaga Kerja Bagasi Pelabuhan Utama Makassar resmi digelar pada Rabu, 3 Desember 2025, di Sekretariat KPBI Sulawesi Selatan. Agenda penting ini menjadi sorotan publik nasional karena berlangsung di tengah meningkatnya kritik terhadap tata kelola dan hubungan industrial di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.
Acara yang merupakan bagian dari struktur PSBM-KPBI tersebut dihadiri oleh unsur buruh, jajaran KPBI, serta perwakilan Partai Buruh dari tingkat kota hingga provinsi. Pembahasan difokuskan pada konsolidasi organisasi, penguatan struktur kerja, serta evaluasi berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih jauh dari standar perlindungan pekerja.
Pengurus KPBI Makassar, Hendrik, menegaskan bahwa konferensi ini merupakan momentum memperkuat posisi buruh pelabuhan yang selama ini kerap dirugikan oleh kebijakan yang berubah tanpa melibatkan pekerja. Sementara Usman, Dewan Pembina Buruh Pelabuhan, menyoroti adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola pelabuhan yang harus menjadi evaluasi serius bagi semua pihak.
Dari sisi politik perburuhan, Ketua Exco DPW Partai Buruh Sulsel, Ahmad Rianto, S.H., menekankan bahwa penguatan serikat buruh di pelabuhan adalah strategi penting untuk memperbaiki hubungan industrial di sektor logistik nasional. Ketua Exco Partai Buruh Kota Makassar, Bung Tono, juga menyebut PUK Tenaga Kerja Bagasi sebagai kekuatan strategis dalam memperkuat solidaritas dan daya tawar pekerja.
Konferensi ini diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang solid, meningkatkan kapasitas advokasi, serta memperkuat koordinasi buruh pelabuhan dengan organisasi perburuhan nasional. KPBI menegaskan bahwa mereka segera melakukan pemetaan persoalan buruh di Pelabuhan Utama Makassar sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah maupun operator pelabuhan. (*411U).
