fatihmedianusantara.com Makassar Sulsel, — Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DPRD Sulawesi Selatan berlangsung dinamis setelah sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan menyoroti transparansi pelaksanaan program tersebut. Senin, (11/5/2026).
RDP membahas transparansi, pengawasan, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan masalah dalam distribusi, pengawasan dapur, hingga potensi kerugian negara.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, didampingi anggota dewan Sofyan Syam, Kadir Halid, Andi Muhammad Irfan AB, dan Haris Abdurrahman.
Peserta rapat meliputi perwakilan KPPG Makassar, Dinas Pendidikan Sulsel, GMP Elang Timur Indonesia, Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi, serta DEMA Fakultas Syariah dan Hukum.
Rapat berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026.
Digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Jalan AP Pettarani, Makassar.
RDP digelar menyusul berbagai sorotan mahasiswa terkait minimnya keterbukaan data pemasok, lemahnya pengawasan dapur SPPG, dugaan pelanggaran izin, hingga potensi monopoli distribusi bahan pangan yang dinilai merugikan UMKM lokal.
Dalam forum, perwakilan GMP Elang Timur Indonesia, Wandy R, mempertanyakan keterbukaan data pemasok dan sistem pengawasan program. Ia menilai, jika pengawasan berjalan efektif, kasus dugaan keracunan makanan serta dapur yang belum memenuhi standar dapat dicegah.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan dominasi pemasok besar serta meminta data distribusi bahan pangan seperti telur, beras, dan sayur dibuka ke publik. Selain itu, mereka menawarkan sistem kontrol digital gratis untuk meningkatkan transparansi pengawasan dapur MBG.
Sebagai langkah lanjut, GMP Elang Timur menyatakan siap menempuh sengketa informasi ke Komisi Informasi dan mendorong audit investigatif jika keterbukaan data tidak dilakukan.
Sementara itu, perwakilan KPPG Makassar, Handayani, menegaskan pihaknya telah memiliki aturan dan tata kelola untuk mencegah kejadian seperti keracunan makanan. Ia menyebut kasus di Jeneponto pada 23 April 2026 masih dalam proses investigasi dan telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur terkait.
Di akhir rapat, pimpinan sidang menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan dihimpun dan diteruskan ke pemerintah pusat, khususnya terkait regulasi nasional Program MBG.
Kalau mau, saya bisa bantu buat versi lead tajam (straight news media online) atau versi feature yang lebih naratif.(*411U).
Laporan : Tim Sorot Sulsel.
