Fatimedianusantara.com Pangkep Sulsel, – Lurah Bori Appaka, H. Ali, menggelar pertemuan informal bersama mantan Ketua LSM Andi Abdullah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Pangkep, Hafid, di salah satu warung kopi di Pangkep, Minggu (31/5/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp.50 juta.
Dalam kesempatan tersebut, H. Ali secara tegas membantah informasi yang beredar luas yang menyebutkan adanya permintaan uang oleh Andi Abdullah kepada dirinya. Ia menilai isu tersebut tidak memiliki dasar faktual dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan saudara Andi Abdullah, apalagi berkomunikasi secara langsung. Informasi yang menyebutkan adanya permintaan uang Rp 50 juta itu tidak benar dan tidak pernah terjadi,” Ujar H. Ali.
Ia menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menerima panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenal, namun tidak ada pembicaraan ataupun permintaan uang sebagaimana yang diberitakan. Menurutnya, hal tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, H. Ali berharap klarifikasi ini dapat menjadi titik terang dalam meredakan polemik yang sempat mencuat. Ia menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, guna menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Saya berharap persoalan ini bisa diluruskan secara objektif dan tidak lagi menjadi polemik yang berkepanjangan. Mari kita kedepankan asas kejelasan informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi,” Tambahnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai keduanya saling memaafkan Lurah Bori Appaka H. Ali dan Mantan Ketua LSM Andi Abdullah yang biasa di panggil Andi Ulla yang di saksikan langsung Kasatpol PP Pak Hafid tersebut diharapkan cukup sampai disini dan selesai dan tidak ada lagi, menjadi langkah awal dalam mereduksi ketegangan serta membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terjebak dalam arus informasi yang belum tentu akurat.(*411U).
