fatihmedianusantara.com Gowa Sulsel, – Suasana di Kantor DPRD Kabupaten Gowa memanas pada Senin (11/5/2026) ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas sejumlah isu strategis dan sensitif berujung pada ketegangan, baik di dalam ruang sidang maupun di area luar gedung legislatif tersebut.
RDP digelar untuk membahas dua isu utama yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan skandal asmara yang menyeret nama Bupati Gowa, serta polemik kebijakan pembatalan sepihak beasiswa S3 atas nama Risqila Amran. Selain itu, turut disoroti program pengadaan baju seragam gratis tahun 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp15 miliar yang dinilai perlu transparansi dalam implementasinya.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk Lembaga Poros Pemuda Melawan (Pormula), Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor), serta media Fatualnet. Sementara itu, aparat keamanan gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP turut dikerahkan untuk menjaga stabilitas situasi. Massa mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan KIWAL Garuda Hitam juga terlibat dalam dinamika di luar gedung.
Peristiwa ini berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026, sejak siang hingga sore hari, dengan eskalasi ketegangan yang meningkat seiring jalannya rapat.
Kejadian berpusat di Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, khususnya di ruang sidang utama dan area pintu gerbang masuk gedung.
RDP diinisiasi sebagai respons atas meningkatnya tekanan publik terhadap dugaan krisis integritas kepemimpinan daerah dan kebijakan pendidikan yang dinilai tidak akuntabel. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), kedua isu ini mencerminkan potensi terjadinya defisit transparansi dan akuntabilitas yang dapat menggerus kepercayaan publik.
Salah satu perwakilan Pormula menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak semata menyangkut moralitas individu pejabat publik, melainkan juga menyentuh aspek keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pendidikan.
“Kami menuntut transparansi. Ini bukan hanya soal moralitas pemimpin, tetapi juga menyangkut hak pendidikan yang diputus tanpa dasar yang jelas,” Ujarnya dalam forum RDP.
Di dalam ruang sidang, jalannya RDP berlangsung dinamis dan cenderung alot, ditandai dengan interupsi serta perdebatan tajam antar pihak. Sementara itu, di luar gedung, situasi tidak kalah tegang.
Sejumlah mahasiswa yang hendak menggelar aksi demonstrasi untuk mengawal isu tersebut tertahan di pintu masuk kantor DPRD. Mereka dihadang oleh massa dari organisasi masyarakat KIWAL Garuda Hitam yang mengklaim menjaga kondusivitas wilayah.
Ketegangan sempat terjadi dalam bentuk adu argumen antara mahasiswa dan anggota ormas. Aparat keamanan kemudian membentuk barikade untuk mencegah potensi bentrokan fisik yang lebih luas. Pendekatan preventif ini dilakukan sebagai bagian dari manajemen konflik guna menjaga stabilitas keamanan di ruang publik.
Hingga berita ini diturunkan, RDP masih berlangsung tanpa adanya pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gowa maupun DPRD terkait hasil atau keputusan atas tuntutan yang diajukan. Di sisi lain, massa mahasiswa tetap bertahan di sekitar lokasi sambil terus menyuarakan aspirasi mereka, menuntut akses langsung kepada pimpinan dewan tanpa intervensi pihak eksternal.(*411U).
Tapi dan : Tim Sorot Sulsel
