Fatihmedianusantara.com Makassar Sulsel, – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil peran lebih konkret dalam penanganan HIV/AIDS. Desakan ini mencuat karena berbagai program penjangkauan komunitas, pencegahan, hingga pendampingan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS masih dinilai sangat bergantung pada dukungan lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama media lokal yang digelar PKBI Sulsel di Makassar, Kamis. 09 Aprl 2026 Makassar.
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulawesi Selatan, Kun Anang Supanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus membiarkan program penanganan HIV/AIDS bergantung pada dukungan eksternal. Menurutnya, negara harus hadir melalui kebijakan yang jelas serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
“Organisasi masyarakat sipil selama ini berada di garis depan dalam menjangkau komunitas yang sulit disentuh layanan formal pemerintah. Karena itu, peran OMS tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi mitra strategis dalam penanganan HIV/AIDS,” Ujar Kun.
PKBI Sulsel menilai OMS memiliki kedekatan dengan kelompok rentan, sehingga mampu menjalankan program penjangkauan, edukasi, serta pendampingan secara lebih efektif. Oleh karena itu, PKBI mendorong pemerintah daerah membuka ruang kemitraan yang lebih konkret melalui mekanisme Swakelola Tipe III, agar pelaksanaan program dapat dilakukan oleh organisasi yang berpengalaman langsung di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kun juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai merumuskan langkah bersama guna memastikan keberlanjutan program HIV/AIDS di masa mendatang.
“Melalui forum ini, kami mengajak semua pihak untuk merancang langkah kolektif—memastikan keberlanjutan program, memperkuat peran komunitas, serta menghadirkan negara dalam menjamin layanan bagi kelompok rentan,” Ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara OMS dan pemerintah daerah guna mendorong kolaborasi yang lebih efektif.
“Kami berharap OPD tidak bosan menerima kami. Kami akan terus membangun komunikasi, चाहे melalui surat, audiensi, maupun diskusi formal dan non-formal, demi memperkuat kerja kolaboratif,” Tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Yayasan Pabbata Ummi, Makmur, turut menyoroti peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam membuka ruang implementasi kebijakan swakelola bagi OMS.
Menurutnya, Bappeda memiliki posisi kunci dalam menentukan arah perencanaan dan penganggaran program daerah, termasuk membuka peluang kemitraan dengan organisasi yang telah memiliki pengalaman di lapangan.
“Bappeda memegang peran penting. Jika ada ruang yang dibuka, OMS dapat mulai menjalankan program melalui skema swakelola, bahkan bisa dimulai dari pilot project,” Jelasnya.
Selain itu, PKBI Sulsel juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terlibat lebih aktif dalam penanganan HIV/AIDS. Pasalnya, isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, tetapi membutuhkan koordinasi lintas wilayah serta dukungan kebijakan di tingkat provinsi.
PKBI menilai keterlibatan pemerintah provinsi penting untuk memperkuat koordinasi antar daerah sekaligus memastikan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih luas dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di Sulawesi Selatan.
Forum tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, serta media lokal. Diskusi juga menekankan pentingnya tata kelola kemitraan yang transparan dan akuntabel antara pemerintah dan komunitas dalam menjalankan program kesehatan masyarakat.
Menutup kegiatan, Kun berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan menjadi titik awal penguatan kerja sama yang lebih nyata.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih kuat ke depan,” Pungkasnya. (*411U).
Laporan : Restu.
